Website ini merupakan Website Pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung
e-Survey Indikator Kepuasan Masyarakat
Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan tekni
Informasi Tilang Terbaru
Untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Pelanggar bisa langsung melihat dan mengakses Putusan/Penetapan Denda Tilang melalui papan Pengumuman Pengadilan Negeri Amlapura atau melalui Link ini.
POS LAYANAN HUKUM
Anda Yang Kurang Mampu Berhak Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Dapatkan informasi Perkara di Pengadilan Negeri Amlapura dimana saja dan kapan saja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara online
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Copyright @2016-2018 Pengadilan Negeri Amlapura. All rights reserved. 
AKIP
JDIH Online
Video PN Amlapura