Prosedur Pemberian Layanan Hukum

Ruang Lingkup Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, terdiri dari:

a.    Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

b.    Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan

c.    Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

 

Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara

(1)  Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara;

(2)  Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan, diajukan oleh penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I sebelum perkara didaftar dan diregister, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon, harus diajukan sebelum mengajukan jawaban, dengan melampirkan :

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau
  3. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

 

Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Negeri
 
(1) Kewajiban Ketua Pengadilan Negeri :
  1. Membuat Surat Keputusan tentang jadwal kegiatan persidangan dengan memperhatikan banyaknya perkara yang diajukan serta jauh dekatnya jarak antara kantor Pengadilan Negeri dengan tempat sidang di luar gedung pengadilan negeri;
  2. Membuat Penetapan/Penunjukan Majelis Hakim/Hakim, Panitera/Sekretaris menunjuk Panitera Penganti dan satu orang tenaga administrasi ;
  3. Melakukan monitoring dan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan negeri, serta memerintahkan Panitera/Sekretaris untuk membuat laporan kegiatan dan penggunaan anggaran sidang di luar gedung pengadilan negeri;
(2) Kewajiban Majelis Hakim/Hakim :
  1. Sebelum hari keberangkatan ke tempat sidang, Majelis Hakim/Hakim harus sudah mendapatkan laporan mengenai jumlah perkara pidana dari Panitera Muda Pidana, dan perkara perdata dari Panitera Muda Perdata sebagai bahan untuk menentukan waktu lamanya penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan negeri;
  2. Dalam hal diperlukan mediator, pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di Pengadilan ataupun di tempat sidang di luar gedung pengadilan negeri;
  3. Pendaftaran perkara baru maupun upaya hukum atas putusan pengadilan yang bersangkutan bisa dilakukan dan dilayani di tempat sidang di luar gedung pengadilan negeri melalui Panitera Pengganti atas nama Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeriyang dibantu seorang petugas administrasi;
  4. Menerima, memeriksa dan memutus perkara dalam perkara pidana maupun perkara perdata sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014.
 
Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan Negeri
 
  1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan layanan hukum kepada Posbakum Pengadilan Negeri dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
  2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan Negeri;
  3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Negeri akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan Negeri sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari :
    1. Formulir permohonan;
    2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
    3. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan;
    4. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan Negeri;
    5. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum Pengadilan Negeri dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri;
  4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan Negeri akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan Negeri, maka petugas Posbakum Pengadilan Negeri akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut


Copyright @2016-2018 Pengadilan Negeri Amlapura. All rights reserved.