Zona Integritas

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
PENGADILAN NEGERI AMLPURA
KELAS II

 
Dokumen Terkait Pembangunan Zona Integritas :
 
VISI MISI
MOTO
MAKLUMAT PELAYANAN
SK PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
SK PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
SK PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
SK PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
SK TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
SK PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
SKEMA ZONA INTEGRITAS WBK DAN WBBM
SK PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN DAN OPERATOR APLIKASI SIWAS M.A-R.I PADA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
PERMENPAN NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
PAKTA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI AMLAPURATAHUN 2019
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH TAHUN 2018
LAPORAN BULANAN 
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI AMLAPURA TAHUN 2018
REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI AMLAPURA TAHUN 2015 - 2019
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH TAHUN 2018
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN NEGERI AMLAPURA TAHUN 2019
ANALISIS JABATAN
PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU

 

Profil & PTSP Pengadilan Negeri Amlapura

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Amlapura

Pencarian



Direktori Putusan SIPP/CTS Jadwal Sidang Tilang AKIP JDIH Online Video PN Amlapura

Putusan Perkara Terbaru

28 Jun
12 Apr

Situs Terkait

Lihat Lainnya

Pengumuman

Lihat Lainnya

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut


Copyright @2016-2018 Pengadilan Negeri Amlapura. All rights reserved.