Kepaniteraan Muda Pidana

1.     pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;

2.     pelaksanaan registrasi perkara pidana;

3.     pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada

        termohon;

4.     pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada

        Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim

        dari Ketua Pengadilan;

5.     pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,

        perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

6.     pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan

        dari penyidik;

7.     pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

8.     pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang

        tidak hadir;

9.     pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan

        peninjauan kembali kepada para pihak;

10.   pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,

        kasasi dan peninjauan kembali;

11.   pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada

        para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi

        dan Mahkamah Agung;

12.   pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum

        dan Terdakwa;

13.   pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

14.   pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

15.   pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap

        kepada Panitera Muda Hukum;

16.   pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

17.   pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut


Copyright @2016-2018 Pengadilan Negeri Amlapura. All rights reserved.