Kepaniteraan Muda Hukum

1.     pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

2.     pelaksanaan penyajian statistik perkara;

3.     pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

4.     pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

5.     pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,

6.     pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang

        berkaitan dengan transparansi perkara.

7.     pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;

8.     pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut


Copyright @2016-2018 Pengadilan Negeri Amlapura. All rights reserved.