Panitera

1.     pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam

        pemberian dukungan di bidang teknis;

2.     pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

3.     pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

4.     pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

5.     pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi

        perkara;

6.     pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan

        keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,

        minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

7.     pelaksanaan mediasi;

8.     pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

9.     pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut


Copyright @2016-2018 Pengadilan Negeri Amlapura. All rights reserved.