Syarat dan Tata Cara Pengaduan

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 076IKMA/SKlVI/2009
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN
 
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
  1. Bahwa untuk menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu dan pelayanan informasi dalam penangamm pengaduan maka perfu disusun suatu Pedoman Pelaksanaan yang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung.
     
  2. Bahwa Pedoman Pelaksanaan tersebut merupakan petunjuk bagi pengaditan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan  Mahkamah Agung dalam melakukan penang,anan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgW1g sebagaimana telah diubah dan ditambah dengall Undang-undang Nomor 3 Tabun 2009;
  3. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang~Undang No. 26 tahun 1997 tentang Hukwn Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  6. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi YUdisiaJ RJ No. 047/SKB/MAlIV/2009 tentang Kode Etik dan PedOm[l1l Perilaku Hakim dan petunjuk pelaksanaannya;
  7. Surat Keputusall Ketua Mahkamah Agung NonwT :-1 .. KMA'SK/VIIl/~007 tenti.lllg J(etel'bllkaan lnformd>1 ,I, Pengadilan,
  8. Slirat Kepurwmn Kelua Mahkal1lah Agung Republik lndu'kc:!" Nomor 080/KMA/SK/VlIl/2006 tentang PcdoHwn Pelaksanaan Pengawasal1 di Lingkungan Lembaga Peradilan
MEMllTUSKAN:
Menetapkan PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN Dl LINGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN
  1. Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan lembaga Peradilan adalab sebagabnana tercanturn dalam Lampiran Keputusan ini;
  2. Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan merupakan petunjuk bagi para pejabat di lingkungan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas penanganan pengaduan;
  3. Pejabat yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas penanganan pengaduan adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini;
  4. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawasan Mabkamab Agung Republik Indonesia~
  5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan babwa apabila di kemudian hari lerdapat kekeliruan, akan diadakan perbalkan seperlunya,

Jadwal Persidangan Hari ini

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas


Copyright @2016-2018 Pengadilan Negeri Denpasar. All rights reserved.